Nasional | December 07, 2017 at 08:10 PM post by Mimsy (view 45)

Merdeka.com - Sepanjang 2017, Polda Sulawesi Selatan mengaku telah mengantarkan 43 dari 55 kasus korupsi sampai berkas dinyatakan lengkap atau P21. Dari 43 kasus yang telah dinyatakan lengkap tersebut, setidaknya uang negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp 6,1 miliar.

"Jadi ada 55 kasus yang ditargetkan ke Polda Sulsel dan jajaran yang tersebar di 24 Polres untuk diselesaikan di tahun 2017 ini sesuai DIPA. Hingga awal Desember di penghujung tahun ini, yang masuk itu ada 51 LP atau Laporan Polisi. Dari 51 LP itu, 43 kasus di antaranya telah dinyatakan P21," kata Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Krimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Yudhiawan Wibisono, di lantai II Gedung Dit Reskrimsus Polda Sulsel, Rabu, (6/12).

Dalam jumpa pers itu dia didampingi Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Polisi Dicky Sondani dan Kasub Dit III Tipikor, AKBP Leo Panji Wahyudi.

"Jumlah tersangkanya ada 47 orang atau progres penyelesaiannya 78 persen. Total kerugian negara dari kasus-kasus korupsi itu sebesar Rp 16,2 miliar dan Rp 6,1 miliar di antaranya telah diselamatkan. Uang negara senilai Rp 6,1 miliar itu telah kita setor ke kas negara," sambungnya.

Dia merinci, di Subdit III Tipikor Polda Sulsel menargetkan 9 kasus namun ternyata LP yang masuk sebanyak 10 kasus dan yang dinyatakan P21. Artinya 10 kasus 100 persen diselesaikan.

Sementara Polrestabes Makassar, ditargetkan 3 kasus yang harus diselesaikan tapi LP yang masuk sebanyak 2 kasus dan yang diselesaikan atau P-21 itu satu kasus. Adapun di Polres Maros, ditargetkan 2 kasus, LP yang masuk hanya satu dan satu LP itu belum selesai hingga saat ini.

Berbeda dengan Polres Pinrang, ditargetkan 2 kasus, namun LP yang masuk ada 3 dan yang selesai atau dinyatakan P-21 sebanyak 4 kasus. Over target juga terjadi di Polres Pangkep, ditargetkan 2 kasus tapi LP yang masuk hanya ada satu kasus dan diselesaikan atau P-21 itu 6 kasus.

"Di antara jajaran Polda Sulsel atau polres-polres itu memang ada yang over target penanganan kasus korupsinya karena memang pada penanganan korupsi itu belum tentu bisa diselesaikan di tahun berjalan tetapi diselesaikan tahun berikutnya. Jadi kasus-kasus yang diselesaikan dan membuatnya over target itu karena kasus-kasus yang memang sebelumnya telah ada dan prosesnya tengah berjalan," jelas Yudhiawan.

Ditambahkan Kasubdit III Tipikor Polda Sulsel, AKBP Leonardo Panji Wahyudi, meski demikian ada juga polres yang belum menyelesaikan satu kasus pun yang ditargetkan. Misalnya Polres Maros, ditargetkan 2 kasus, LP yang masuk hanya satu dan satu LP itu belum selesai hingga saat ini. Itu karena dalam penanganannya memang menemui sejumlah kendala.

"Setiap Polres ada saja kendalanya tapi semua tetap berproses hanya saja kadang terbentur situasi. Misalnya memerlukan saksi ahli yang untuk bidang tertentu, stok ahlinya kurang. Kemudian juga karena harus berkoordinasi hingga ke tingkat nasional," kata Leonardo.

"Contoh di kasus-kasus yang dananya bersumber dari APBN yang di antaranya harus berkoordinasi dengan pihak Kementerian Pemberdayaan Daerah dan Transmigrasi di daerah bersangkutan jadi harus lagi berangkat ke sana. Semua itu butuh waktu, bukannya menghambat tetapi memang harus mengikuti prosedur. Belum lagi kalau dalam penanganannya membutuhkan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang tentu juga butuh waktu," jelas dia. [lia]

Source: www.merdeka.com