Nasional | December 29, 2017 at 02:10 PM post by Mimsy (view 154)

Merdeka.com - Jaksa Penuntut umum KPK hari ini menanggapi nota atau keberatan dari tim kuasa hukum terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP Setya Novanto, mengenai hilangnya sejumlah nama yang diduga turut menerima aliran dana dari proyek e-KTP.

Dalam tanggapannya, JPU menilai ada tidaknya nama-nama dalam surat dakwaan tidak bisa disamaratakan dengan surat dakwaan milik terdakwa lainnya. Jaksa Wawan Yunarwanto mengatakan, pencantuman nama pihak-pihak dalam sebuah surat dakwaan mengacu dari perbuatan terdakwa dalam satu perkara.

Lebih lanjut dia menjelaskan, meski pencantuman nama sejumlah pihak dalam surat dakwaan tidak berstatus tersangka, hal tersebut tidak menghilangkan penyertaannya dalam satu peristiwa.

"Adapun pencantuman nama semata-mata dalam berkas perkara masing-masing tersangka memuat perbuatan orang lain selain tersangka namun orang lain belum tentu tersangka, tidak menghilangkan unsur penyertaannya," ujar Wawan saat memaparkan tanggapan jaksa di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (28/12).

Diketahui, Rabu (20/12) tim kuasa hukum Setya Novanto membacakan nota eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum pada KPK. Dalam eksepsinya, kubu mantan ketua umum Partai Golkar itu mempermasalahkan beberapa poin dalam surat dakwaan. Antara lain, selisih kerugian keuangan negara dalam 3 dakwaan perkara korupsi e-KTP yang berbeda-beda dan hilangnya beberapa nama-nama sejumlah pihak yang sebelumnya diduga menerima uang panas tersebut.

Di antaranya yang paling menyorot perhatian adalah, menghilangnya nama dari Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo; Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonganan Laoly; dan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey. Namun, pihak KPK sudah membantah telah sengaja menghilangkan nama dari tiga politikus PDIP itu.

Setya Novanto didakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sekira Rp 2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2013.

Setya Novanto selaku mantan Ketua fraksi Golkar diduga mempunyai pengaruh penting untuk meloloskan anggaran proyek e-KTP yang sedang dibahas dan digodok di Komisi II DPR RI pada tahun anggaran 2011-2012.

Atas perbuatannya, Setya Novanto didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [fik]

Source: www.merdeka.com